Pemerintah Hong Kong menyebut klaim terkait yudisial kota itu sebagai "tanpa dasar dan tidak didukung oleh bukti objektif," seperti yang dilaporkan South China Morning Post pada Rabu. Seorang perwakilan pemerintah Hong Kong tidak segera merespons permintaan komentar.
Penurunan peringkat Hong Kong dalam laporan tersebut mengindikasikan kesulitannya menjaga reputasi sebagai pusat keuangan global. Terlebih setelah bertahun-tahun isolasi akibat pandemi dan ketidakstabilan politik.
Salah satu daya tarik Hong Kong yang telah lama dikenal oleh bisnis internasional adalah reputasi sistem yudisialnya. Pengadilan kota ini berbeda dari pengadilan di China, yang tindakannya tidak jelas dan secara efektif dikuasai oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Sejak Presiden Xi Jinping memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada Juni 2020, independensinya dipertanyakan. Bulan lalu, CEO Lee kembali memunculkan kekhawatiran tersebut ketika dia mengatakan para hakim seharusnya mengikuti keinginannya. Dia juga melarang penyebaran lagu protes kontroversial dari internet karena dianggap mengancam keamanan nasional.
Tahun lalu, Inggris memutuskan menarik hakim-hakim tinggi dari pengadilan banding tertinggi Hong Kong. Mereka mengatakan China menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk melemahkan hak-hak dasar dan kebebasan di bekas jajahan Inggris tersebut.
Pada 2021, Ppemerintahan Biden memperingatkan para investor tentang risiko berbisnis di Hong Kong. Mereka mengatakan bahwa upaya China untuk lebih mengendalikan pusat keuangan tersebut mengancam supremasi hukum dan membahayakan karyawan serta data.
(bbn)
