Sementara menunggu rumah dibangun oleh Kementerian PUPR, setiap kepala akan mendapatkan uang Rp1.200.000 per kepala. Hal itu masih di luar biaya bulanan rumah Rp1.200.000 yang diberikan hingga rumah mereka terbangun.

Bahlil mengatakan, saat bertemu dengan tokoh masyarakat dan warga di Rempang ada empat hal yang mereka minta terkait dengan proyek investasi itu. Pertama, mereka tak mau pindah keluar Rempang. Jadi kalau direlokasi harus tetap di Rempang. Hal ini yang membuat pemerintah tak jadi merelokasi warga ke Pulau Galang.

Kedua, dengan adanya investasi maka mereka ingin anak-anak dari warga terdampak mendapatkan pekerjaan dan mereka juga bisa berusaha.

Ketiga, harus jelas jumlah ganti ruginya. Keempat, makam-makam leluhur mereka harus jelas dan jangan dipindahkan.

"Setelah kita mengecek, kemudian kita membuat kesimpulan bahwa masyarakat Rempang setuju dengan investasi, bukan engak setuju, setuju dengan investasi. Cuma cara komunikasikanya aja yang enggak pas," kata Bahlil di sela-sela acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Rabu (20/9/2023).

Dia mengatakan kemarin sudah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo terkait calon rumah-rumah warga Rempang yang akan dibangun. Sementara untuk makam para leluhur, kata Bahlil, juga tidak akan dipindahkan.

Warga yang diketahui saat ini ada 800 kepala keluarga (KK). Namun survei masih lanjut akan dilakukan.

"Makam-makam orangtua itu kita enggak geser karena itu leluhur. Malah saya buatkan pagar dan gapuranya supaya bisa Jumat ngaji di situ, dan puasa bisa nyekar dan perlakukan kita terhadap hak-hak kesulungan berbeda, antara yang sudah turun-temurun di sana dan orang yang baru datang," tutupnya.

(ezr/wep)