Sebelumnya, pemerintah juga telah menyetujui suntikan modal segar untuk PT KAI selaku leaders project KCJB, setelah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) undur diri, senilai Rp3,2 triliun dalam bentuk PMN pada 2022. Kucuran modal segar itu diberikan untuk memenuhi porsi ekuitas Indonesia di konsorsium PT KCIC.  

Sebagai latar belakang, proyek KCJB memiliki komposisi pembiayaan di mana 75% adalah pinjaman dari China dan sisanya adalah setoran modal dari konsorsium di mana Indonesia melalui Pilar Sinergi BUMN Indonesia memiliki share 60%, sementara sisanya 40% dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Anggaran Infrastruktur

Data Kementerian Keuangan mencatat, selama hampir satu dasawarsa terakhir yaitu periode 2014-2023, anggaran infrastruktur RI mencapai Rp3.355,8 triliun, naik lebih dari 300% dibanding 10 tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kenaikan anggaran luar biasa besar itu mayoritas disokong oleh utang. Tercatat, selama periode 2015-2022, nilai utang untuk membiayai anggaran infrastruktur mencapai Rp 2.768,99 triliun.

Ambisi membangun infrastruktur itu juga menyeret pula kesehatan keuangan BUMN karya yang dilimpahi bagian penugasan sebagai penggarap proyek.

Beberapa BUMN karya di antaranya adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Empat BUMN itu mencatat lonjakan nilai utang hingga 12 kali lipat menjadi sekitar Rp130 triliun, sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada Oktober 2014.

Dua BUMN mencatat lonjakan rasio utang yang dramatis yaitu Waskita yang memiliki debt to equity ratio hingga 701% atau 7 kali lipat dengan total kewajiban Rp84,31 triliun pada Semester I-2023. Sementara WIKA menanggung pembengkakan kewajiban sampai kini sebesar Rp56,7 triliun dan DER hampir 4 kali.

Risiko Kontinjensi

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataannya di DPR kemarin menepis perkiraan bahwa langkah penjaminan atas proyek KCJB akan memberatkan APBN. Kepercayaan diri itu berangkat dari potensi pendapatan PT KAI dari bisnis pengangkutan batu bara di Sumatra milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA), BUMN tambang.

"Dari situ akan mendapatkan revenue yang menjadi salah satu sumber untuk PT KAI memiliki kekuatan keuangan untuk bisa bayar kembali [utang],” ucap dia.

Namun, berkaca pada apa yang terjadi pada BUMN karya yang akhirnya terbenam dalam gunungan utang, pemerintah sebaiknya tetap berhat-hati dan tidak meremehkan risiko di masa mendatang. "Pemerintah perlu ingat risiko kontinjensi," komentar Bhima Yudistira, Direktur Centre of Economic and Law Studies.

Tahun 2019, lembaga pemeringkat Moody's pernah mengeluarkan peringatan pada Indonesia terkait risiko kontinjensi sejurus dengan kesehatan keuangan BUMN. 

Moody's menyebut, BUMN di kawasan Asia Pasifik di luar China, termasuk Indonesia, menjadi sumber risiko kontinjensi yang memicu ketidakpastian mengenai perolehan laba atau rugi pada neraca pemerintah. Risiko itu timbul dari liabilitas atau besar kewajiban yang ditanggung oleh BUMN.

Risiko kontinjensi muncul ketika pemerintah menjamin utang BUMN alias dari operasi kuasi fiskal di mana pemerintah memberikan subsidi anggaran atau jaminan. Salah satu indikator yang dilihat adalah rasio utang. 

Dalam laporannya kala itu, Moody's menyoroti beberapa BUMN di antaranya adalah Waskita, Adhi Karya, dan Garuda Indonesia, tiga dari enam BUMN yang disoroti.

Peringatan Moody's itu masih relevan dengan situasi saat ini di mana kondisi rasio utang BUMN karya mencatat kenaikan luar biasa lantas disusul gagal bayar utang obligasi oleh Waskita yang hingga saat ini masih menggantung.

Proyek KCJB yang dibiayai utang China dan telah membawa negara turun tangan menyuntik modal segar dan memberikan jaminan, memicu kekhawatiran bisa melahirkan masalah serupa. 

Mengacu pada laporan keuangan PT KAI 2022 yang telah diaudit, total liabilitas perseroan mencapai Rp45,5 triliun di mana sebanyak Rp9,9 merupakan liabilitas jangka pendek. Nilai kewajiban itu melonjak dua kali dibandingkan lima tahun lalu pada 2017 yang sebesar Rp20,43 triliun.

Namun, dengan posisi ekuitas pada 2022 sebesar Rp29,08 triliun, posisi rasio utang (debt to equity ratio) BUMN perkeretaapian itu masih aman di 1,56 kali, tidak banyak berubah dibanding sebelumnya. 

Dalam pernyataan terakhir hari ini, PT KAI mengusulkan paket tarif layanan KCJB kelas ekonomi sebesar Rp350.000 per orang. Angka itu memang belum resmi. Dikutip dari media lokal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi pernah menyatakan, proyek KCJB baru untung 38 tahun setelah beroperasi atau sekitar tahun 2061 tanpa memperhitungkan biaya pengelolaan lahan sekitar Transit Oriented Development. 

Sementara hitungan INDEF yang pernah dilontarkan oleh ekonom senior Faisal Basri menyebut, dengan skenario harga tiket Rp350.000 dan asumsi 30 perjalanan/hari dan okupansi 80% kursi terisi, proyek KCJB baru bisa balik modal dalam 62 tahun. Itu dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp114 triliun.

Skenario lebih optimistis yakni bila okupansi 100% dengan jumlah 39 perjalanan/hari dan harga tiket Rp400.000, titik impas bisa dicapai dalam 33 tahun. 

-- dengan bantuan Mis Fransiska Dewi.

(rui/aji)