Bloomberg Technoz, Jakarta - Ambisi menggalakkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam satu dasawarsa terakhir menyisakan momok ancaman beban utang yang kian menggunung.

Nilai utang yang terus mendaki dan berpotensi membebani kas negara ke depan juga membayangi kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah. Beberapa di antaranya kini sudah terjerembab dalam kubangan utang yang tidak kecil seperti yang terjadi di BUMN-BUMN sektor infrastruktur alias karya.

Yang terbaru, pemerintah akhirnya melangkah lebih jauh untuk "mengamankan" proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang mengalami pembengkakan biaya di tengah jalan, dengan memberikan jaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero (PII) melalui PMK Nomor 89/2023 yang berlaku efektif 11 September lalu.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mencatat pembengkakan biaya hingga US$ 1,2 miliar atau lebih dari Rp18 triliun, menjadi US$ 7,27 miliar, sekitar Rp111,9 triliun. Pembengkakan biaya alias cost overrun itu akibat salah perhitungan dari awal inisiasi proyek di mana salah satunya adalah karena biaya pembebasan lahan yang lebih besar, lalu kemunculan biaya investasi terkait penggunaan frekuensi GSM-R di jalur kereta, ditambah salah perhitungan terkait faktor geologis di tunnel 2 dan biaya-biaya lain. 

Perencanaan yang kurang matang dan studi kelayakan yang serampangan, terbukti menjadi bumerang yang memakan biaya tidak kecil dan berisiko membebani kas negara. Supaya utang yang diajukan pada bank pemerintah China yakni China Development Bank senilai US$ 560 juta, sekitar Rp8,62 triliun, bisa dicairkan untuk menutup cost overrun, pemerintah memberikan jaminan atas utang yang disebut mengenakan bunga 3,4% itu.