Menurut Jokowi, penyampaian laporan intelejen kepada presiden juga merupakan amanat undang-undang. Dia menilai tak ada yang khusus dengan laporan-laporan tersebut karena hanya rutinitas bagi para kepala negara.
Sebelumnya, sejumlah pengamat kembali menuduh Jokowi cawe-cawe dalam dinamika politik jelang Pemilu 2024. Hal ini merujuk pada pidato mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut saat menghadiri acara kumpulan relawannya di Bogor yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional Jokowi pada Sabtu (16/9/2023).
Dalam acara tersebut, dia mengatakan tahu tentang dinamika internal setiap partai politik dan koalisi capres-cawapres. Dia mengklaim pegang seluruh data yang dikumpulkan seluruh intelejen negara.
Hal ini kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan politik setiap partai. Pemerintah dinilai bisa memberikan pengaruh sehingga partai politik berada pada kondisi mau tak mau mengikuti keinginan presiden.
Jokowi sendiri belum bisa menghindar dari dugaan menjadi mastermind dinamika koalisi capres-cawapres. Dia dinilai memiliki kepentingan untuk memastikan presiden dan wakil presiden yang menang pada Pemilu 2024 akan melanjutkan seluruh legacy atau warisan kebijakannya.
(frg)
