Menurut Luhut, berdasarkan banyak kasus pembebasan lahan untuk proyek pemerintah, masyarakat biasanya bersedia asalkan mendapat sejumlah kepastian. Dia menilai, masyarakat terdampak PSN Pulau Rempang tak menerima informasi yang cukup. Selain itu, dia menuduh adalah sejumlah orang yang memang berniat menjadi provokator.
"Karena mereka ada yang mau direlokasi, ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Ada juga yang mau uang saja," kata Luhut.
Dia mengklaim, saat ini pemerintah tengah terjun langsung ke Pulau Rempang. Rencananya mereka akan menunjukkan kepada warga terdampak PSN tentang calon lokasi pemukiman baru di Pulau Galang. Tim akan menunjukkan, lokasi tersebut akan dibangun seluruh fasilitas termasuk sekolah dan tempat kerja.
"Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya sih nggak ada masalah," ujar Luhut.
Berbondong Pindah Ke Pulau Galang
Di Pulau Galang, pemerintah menjanjikan setiap kepala keluarga akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 500 meter persegi. Pada tiap lokasi tersebut, tiap keluarga akan mendapat pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45. Biaya yang ditanggung pemerintah sebesar Rp120 juta per keluarga.
Pada lokasi baru ini, pemerintah juga berjanji akan membangun sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hal ini termasuk pembangunan jalan raya, pemasangan instalasi air, pemasangan instalasi listrik, dan lainnya.
Pemerintah juga akan membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membangun sekolah, pasar, hingga dermaga untuk keperluan keluarga yang sebagian besar berprofesi nelayan.
Sebelum pemukiman Pulau Galang rampung, pemerintah akan melakukan relokasi sementara kepada keluarga terdampak proyek Rempang Eco City. Mereka selama sekitar enam bulan akan tinggal pada rumah susun atau rumah kontrak di Kota Batam.
Pemerintah pun membantu biaya mengontrak tersebut sebesar Rp1,03 juta per keluarga per bulan. Setiap bulan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada tiap anggota keluarga masing-masing Rp1,2 juta.
Sebagai jaminan pendidikan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada anak-anak terdampak untuk tetap bisa mencapai lokasi sekolah meski tinggal di Kota Batam. Pemerintah rencananya menyediakan jasa antar jemput para siswa tersebut.
(frg)
