Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah akhirnya meloloskan pemberian jaminan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), seperti yang dituntut oleh China selaku pemberi pinjaman proyek prestisius tersebut.

Pemberian jaminan APBN untuk proyek yang biayanya membengkak dari perkiraan semula, memantik tanda tanya publik tentang feasibilitas proyek yang semakin menjauh dari profil awal sebagai proyek business to business (B2B) tanpa pelibatan negara.

Jaminan yang diberikan untuk proyek tersebut memunculkan beban tidak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kendati skema penjaminan diatur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

"Sudah melenceng jauh dari awal yang sifatnya B2B lalu ada keterlibatan PMN (Penanaman Modal Negara) dan mekanisme subsidi tiket. Nah, sekarang masuk ke penjaminan APBN. Artinya, secara finansial, proyek Kereta Cepat ini menjadi beban pembayar pajak yang seharusnya [proyek] bisa mandiri secara komersial," kata Bhima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selasa (19/9/2023).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan biaya US$ 7,27 miliar, sekitar Rp111,79 triliun, membengkak sebesar US$ 1,2 miliar dari nilai perkiraan semula. PT KCIC, perusahaan joint venture antara BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan perusahaan China Beijing Yawan HSR Co.Ltd, menambah utang hingga US$ 560 juta pada China Development Bank untuk menutup pembengkakan biaya.