Politikus Partai Nasdem tersebut menilai, polemik lahan di Pulau Rempang ternyata tak semudah dilihat secara kasat mata. Hal ini membuatnya mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan polemik dengan masyarakat adat Pulau Rempang secara transparan dan akuntabel.
Sahroni menilai, kegagalan pemerintah akan membuat Pulau Rempang menjadi Pulau Preman. Dia khawatir, sistem yang berlaku di pulau calon lokasi Rempang Eco City tersebut menerapkan hukum rimba; yang kuat akan jadi pemenang.
“Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang,” ujar Sahroni.
Aparat keamanan dan masyarakat Pulau Rempang terlibat bentrok usai aksi demo penolakan relokasi pada lahan calon proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, 7 September 2023. Ratusan masyarakat yang mengklaim berasal dari 16 kampung tua atau pemukiman warga adat menolak digusur dan dipindahkan dari tanah leluhurnya.
Kasus ini mendapat perhatian karena tindakan represif kepolisian dan TNI di lokasi bentrok. Aparat keamanan diduga melemparkan gas air mata ke sekolah, memukul dan menangkap sejumlah peserta aksi demo. Komnas HAM menilai ada dugaan atau indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek Rempang Eco City.
Meskipun mendapatkan banyak tekanan, pemerintah memastikan proyek tersebut akan jalan terus. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun ke Pulau Rempang untuk menyelesaikan dialog dengan masyarakat.
BP Batam sendiri menargetkan warga keluar dari lokasi proyek Rempang Eco City pada 28 September 2023. Warga akan dipindahkan ke rumah susun dan kontrakan di Kota Batam. Sembari menunggu pembangunan pemukiman di Pulau Galang yang menjadi lokasi akhir pada warga dari 16 Kampung Tua.
(frg)
