Pasca paraf, Luhut akan membawa rancangan aturan ini ke Presiden Joko Widodo, untuk kemudian menjadi pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Saya berharap upaya kecil ini akan mewujudkan dua hal besar yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu pengadaan barang dan jasa yang akan diikuti oleh produsen-produsen lokal Indonesia dilakukan semakin transparan, sehingga tumbuh “trust” dan kecintaan terhadap produk lokal, buatan Indonesia,” tulis Luhut.
Kembali Luhut menekankan sisi positif, seperti efisiensi dan transparansi, membuka lapangan pekerjaan dan dirasakan manfaatnya oleh negara, misalnya bagi UMKM dan Perusahaan. Dengan segala mimpi tersebut, RUU Pengadaan Barang dan Jasa/Publik mengurangi praktik korupsi.
“Karena seluruh kegiatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dilakukan melalui e-katalog. Jika efisiensi dan transparansi tercipta, maka kesempatan UMKM dalam negeri untuk naik kelas dan semakin bersaing dengan produk impor semakin besar,” klaim Luhut.
(wep/spt)
