Bloomberg Technoz, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mewanti-wanti pemerintah agar bertindak serius dalam melakukan pengendalian harga beras dan memperingatkan agar polemik minyak goreng (migor) yang terjadi pada 2022 tidak kembali terulang. 

“Kita punya lesson learnt sebetulnya terkait bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah saat harga mengalami peningkatan, yang terbaru kaitannya dengan migor waktu itu,” ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, di Kantor Ombudsman RI, Senin (18/9/2023). 

Yeka mengatakan, Ombudsman sebelumnya telah menyampaikan polemik migor diawali oleh kekeliruan dalam menentukan akar permasalahan. Sehingga pemerintah harus teliti dan tidak panik dalam menindaklanjuti kenaikan harga beras. 

Sebab, penanganan atau intervensi pemerintah yang tidak terukur berpotensi menimbulkan kelangkaan, seperti yang terjadi pada polemik migor pada tahun lalu. 

“Kalau pemerintah panik ya kasusnya yang terjadi di migor itulah yang akan kita alami (di beras) mungkin kalau seandainya pemerintahnya panik dan kurang memitigasi,” lanjutnya.