Ganjar mengatakan, saat ini sebenarnya program perlindungan terhadap rakyat sudah berjalan melalui program sertifikasi. Namun memang jumlahnya masih harus dikejar. Ganjar mengatakan, dia meyakini sebenarnya sangat banyak konflik agraria yang terjadi sayangnya yang terekam di media massa tercatat sekitar 212 kasus.

Mantan Gubenur Jawa Tengah tersebut mengatakan, memang tak bisa terburu-buru dalam negosiasi dan konflik agraria. Oleh karena itu perlu ada zona netral di mana kedua belah pihak bisa bernegosiasi dan bisa menggunakan representasi masing-masing. Pada akhirnya warga yang terdampak harus memiliki ganti untung.

"Resolusinya zona netral untuk membuat mereka berembuk. Saya punya pengalaman ada zona berembuk 2 tahun dan saya kirim orang-orang negosiator semacam lobbyist dan itu saya praktikkan," ucapnya.

(ezr)