"Mengapa pemerintah memenangkan 150% dari target? Lebih pada memanfaatkan incoming bids yang cukup bagus dengan yield yang masih masuk dalam owner estimated, di tengah kondisi ketidakpastian pasar," jelasnya pada Bloomberg Technoz, akhir pekan lalu.
Sebagaimana diketahui, dua BUMN karya yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) saat ini tengah menghadapi kemelut utang dengan nilai fantastis.
Waskita, misalnya, sampai semester I-2023 memiliki total kewajiban sebesar Rp84,31 triliun di mana sebesar Rp22,79 triliun adalah kewajiban jangka pendek. Dengan ekuitas cuma Rp12,01 triliun, beban kewajinan itu membuat Debt to Equity Ratio (DER) Waskita terbang tinggi hingga 701% atau 7 kali.
Sementara WIKA mencatat total kewajiban Rp56,7 triliun per semester I-2023 dengan nilai ekuitas Rp15,47 triliun, sehingga rasio utang BUMN ini hampir 4 kali.
Penjelasan terakhir dalam Rapat Kerja Kementerian Keuangan RI bersama Badan Anggaran DPR-RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah memutuskan menambah nilai PMN kepada BUMN untuk 2024 yang mendapat persetujuan Panja A Badan Anggaran DPR-RI.
Sri Mulyani menyebut, PMN untuk BUMN tahun depan nilainya menjadi Rp30,7 triliun. Angka itu mencatat kenaikan signifikan hingga 65% dibanding nilai semula Rp18,6 triliun.
"Ada kenaikan sebesar Rp12,1 triliun, diperuntukkan untuk perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya (HK) Rp6,1 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Rp6 triliun," jelas Sri Mulyani.
Tambahan PMN senilai Rp12,1 triliun kepada dua BUMN Karya itu, jelas Bendahara Negara, berasal dari cadangan pembiayaan investasi yang dialihkan ke PMN.
"Komposisinya saja yang berubah dalam pembahasan Panja A, tidak ada perubahan total yaitu Rp176,2 triliun. Namun, komposisi berubah dari cadangan pembiayaan dari Rp25,8 triliun dinaikkan menjadi PMN pada BUMN sebesar Rp12,1 triliun sehingga total PMN BUMN menjadi Rp30,7 triliun, sedangkan cadangan pembiayaan turun menjadi Rp 13,7 triliun," jelasnya.
Lelang SUN Bakal Serap Lebih Banyak?
Esok hari, lelang SUN akan digelar dengan target indikatif Rp14 triliun dan target maksimal Rp21 triliun. Berkaca dari gelar lelang sukuk negara, ada peluang nilai incoming bids dalam lelang esok akan kembali tinggi setelah dalam lelang SUN 5 September lalu nilai permintaan investor terjatuh di level terendah selama 2023.
Pemerintah akan menawarkan tujuh seri surat utang kepada pasar di mana dua berjenis Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang bertenor pendek, dan lima lainnya adalah seri FR.
Selama sembilan bulan 2023, lelang SUN jarang menyerap sesuai target. Lebih banyak di bawah target di mana hal itu dimafhumi juga sebagai bagian dari langkah pemerintah memangkas suplai SBN di pasar. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Sri Mulyani dalam pernyataan Juli lalu di parlemen bahwa target emisi SBN tahun ini diturunkan 49% yaitu dari Rp712,9 triliun menjadi Rp362,9 triliun.
Akan tetapi dengan kejutan penyerapan sukuk negara pekan lalu, muncul spekulasi di pasar bahwa mungkin pemerintah akan menaikkan target penyerapan dalam lelang SUN esok hari memanfaatkan harga obligasi negara yang tengah turun untuk membantu menyokong kebutuhan PMN BUMN Karya.
"Dalam pengelolaan kas negara, hasil penerbitan SBN itu masuk ke Rekening Kas Umum Negara. Sama halnya dengan penerimaan negara dari pajak ataupun non-pajak. Jadi tidak ada kaitan secara langsung dengan kebutuhan PNM BUMN. Apalagi kalau melihat data saat ini dengan masih adanya kemungkinan the Fed menaikkan suku bunga acuan, justru akan mendorong suku bunga obligasi global makin tinggi, termasuk transmisinya ke yield obligasi di pasar domestik," jelas Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan RI kepada Bloomberg Technoz saat dikonfirmasi terkait spekulasi yang beredar.
Dalam kesempatan sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, tidak ada alokasi pembayaran utang BUMN memakai APBN.
"Mengenai pembayaran utang BUMN karya dari APBN, pada dasarnya BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi sudah pasti pembayaran utang-utangnya tidak dari APBN," jelas Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 11 Agustus lalu.
Untuk BUMN karya, kata dia, alokasi APBN 2023 hanya untuk Hutama Karya. "Itu pun tidak untuk pembayaran utang-utang," kata Isa.
Tingkat imbal hasil SUN telah mencetak kenaikan signifikan hanya dalam dua hingga tiga pekan terakhir. Pada akhir Agustus lalu, yield SUN 10 tahun masih berkisara 6,37%. Namun, saat ini, tingkat imbal hasil SUN benchmark sudah melesat di 6,69%.
Pergerakan yield berbanding terbalik dengan pergerakan harga. Yield yang naik mengindikasikan harga obligasi tersebut tengah turun.
-- dengan bantuan Pramesti R. Cindy dan Mis Fransiska Dewi.
(rui/aji)
