Logo Bloomberg Technoz

Memata-matai Parpol, Intervensi Sosial Politik Ala Jokowi

Pramesti Regita Cindy
18 September 2023 06:59

Presiden Jokowi memimpin Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara Tahun 2023 di GBK, Jakarta (Sumber: BPMI Setpres)
Presiden Jokowi memimpin Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara Tahun 2023 di GBK, Jakarta (Sumber: BPMI Setpres)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Jokowi sesumbar tahu lengkap soal data survei, arah dan tujuan seluruh parpol menuai kritik. Yang menjadi soal adalah Jokowi terang-terangan menyebut data didapatkan dari Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen TNI hingga Polri. Padahal intelijen adalah suatu lembaga maupun sistem yang bertugas mencari dan lalu menyampaikan informasi ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara. Kalau demikian, muncul hipotesis apakah parpol kini bagian dari ancaman tersebut.

"Sekarang pertanyaan apakah parpol (partai politik) sudah dianggap lawan yang dapat mengancam keamanan nasional? Kan tidak. Kecuali memang Presiden mengarahkan demikian," kata pengamat intelijen Beni Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) saat dihubungi pada Minggu (17/9/2023).

Saya tahu, dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa, mereka ingin menuju ke mana saya juga tahu

Jokowi

Jelas kata dia, dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam Pasal 4 dan 5 termaktub soal tugas dan peran intelijen yakni mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara atau pemerintah.  

"Artinya dengan adanya pemantauan pada parpol, tugas intelijen sudah melenceng dari esensi utama yaitu mengantisipasi ancaman dari pihak lawan," katanya lagi.

Informasi soal data dan arah parpol ini diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menghadiri acara kumpulan relawannya di Bogor yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional Jokowi pada Sabtu (16/9/2023). Dengan memulai pidato soal tiga suksesi kepemimpinan Indonesia berikutnya akan menentukan apakah Indonesia keluar dari status negara berkembang. Tak lama, dia lalu menyinggung soal parpol.