Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud atau Mahfud MD mengatakan, sejumlah intelejen dari berbagai lembaga negara memang sering mengirimkan informasi khusus kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, hal tersebut adalah hal lumrah dan dijamin oleh undang-undang.

Salah satu informasi yang diserahkan, kata Mahfud, adalah pergerakan Partai Politik. "Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden. Perintah UU, laporannya ke presiden dan setiap saat," kata Mahfud seperti dikutip, Minggu (17/9/2023).

Selain Parpol, menurut dia, intelijen juga menyerahkan informasi dan data tentang para politikus. Hal ini membuat Jokowi mudah memahami watak para politikus di Indonesia.

"Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya Presiden," ujar Mahfud

Sebagai kepala negara, dia mengatakan, presiden memang harus mendapatkan seluruh informasi sensitif untuk menjaga stabilitas negara. Akan tetapi, dia menampik, informasi intelijen kerap digunakan Jokowi untuk cawe-cawe pada tiap partai politik.