KPK berdalih belum membuka detil kasus dugaan korupsi tersebut agar tak menjadi hambatan pada penyelidikan klaster kedua dan ketiga. "Kami juga sudah mencatat dan berikan kami waktu untuk menggali kluster-kluster ini," kata Asep.
KPK sempat berhadapan dengan isu politik saat mengungkap kasus dugaan korupsi di Kementan dan memeriksa Menteri SYL. Hal ini merujuk pada renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
SYL sendiri adalah salah satu petinggi dan kader Partai Nasdem yang dipilih menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebelum pemeriksaan SYL, satu politikus Nasdem di pemerintahan Jokowi lebih dulu berurusan dengan hukum.
Dia adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan paket 1-5 pendukung. Kejaksaan Agung menangkap, menahan, dan telah menyeretnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan tuduhan menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,03 triliun.
(mfd/frg)
