Padahal, sebagian besar pemerintah daerah tersebut tak memiliki kemampuan anggaran yang baik untuk pembangunan. Mereka masih terus meminta dana tambahan dari pemerintah pusat.
Akan tetapi, anggaran dari pemerintah pusat habis cukup besar hanya untuk menambal belanja pegawai atau pembayaran gaji para aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer. Selain itu, kerja pemda juga lebih banyak untuk operasional pegawai.
Hal ini menyebabkan anggaran tiap tahun pemerintah daerah tersebut sangat minim yang bisa dialokasikan untuk belanja modal atau pembangunan, seperti jalan raya dan lainnya.
"Belanja yang bersentuhan dengan rakyat paling cuma 15-20%. Jadi (daerah itu) tak ada kemajuan apa-apa," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini pun memberikan penjelasan, tak semua tenaga honorer direkrut lewat jalur kolusi dan tanpa kemampuan. Dia menilai, hal ini lebih banyak terjadi di daerah dan pada bidang administrasi. Sedangkan tenaga honorer lain di bidang kesehatan dan pendidikan seperti perawat dan guru justru memiliki keahlian yang baik.
(frg/ezr)
