Pekan lalu, Xi Jinping mengimbau "persatuan yang tinggi" dalam Tentara Pembebasan Rakyat China. Hal ini ia gaungkan ketika desas-desus tentang menteri pertahanan beredar di lingkaran diplomatik.
Pada bulan Juli, militer China memulai penyelidikan korupsi terkait pengadaan peralatan yang dimulai sejak Oktober 2017.
Li Shangfu memimpin departemen peralatan dari September 2017 hingga 2022, meskipun pemerintah tidak memberikan indikasi bahwa ia dicurigai melakukan kesalahan.
Spekulasi tentang keberadaan Li Shangfu bersamaan dengan serangkaian perpindahan personel tiba-tiba di puncak kekuasaan China. Bulan lalu, Xi Jinping tiba-tiba memindahkan dua jenderal yang memimpin pasukan roket rahasia, yang mengelola arsenal nuklir negara itu, tanpa penjelasan.
Hal ini terjadi beberapa minggu setelah presiden China tersebut memecat Qin Gang dari jabatan menteri luar negeri, yang diputuskan tujuh bulan setelah menduduki jabatan tersebut.
Rahm Emanuel, duta besar AS untuk Jepang, baru-baru ini mengatakan dalam sebuah posting di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa pejabat Partai Komunis itu hilang dari peredaran selama dua minggu. Ketika ditanya tentang postingan Emanuel, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa ia "tidak mengetahui situasi” itu.
Li Shangfu terakhir kali muncul secara publik pada 29 Agustus, ketika ia memberikan pidato kunci di Forum Keamanan dan Perdamaian China-Afrika ke-3 di Beijing. Ia juga melakukan kunjungan ke Rusia dan Belarus pada pertengahan Agustus.
Li Shangfu dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan tahunan dengan para pemimpin pertahanan Vietnam pekan lalu, tetapi itu kemudian dibatalkan dengan pemberitahuan singkat, seperti dilaporkan Reuters pada Kamis, mengutip tiga pejabat yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Beijing mengutip "kondisi kesehatan" sebagai alasan ketidakhadiran Li tersebut, kata dua pejabat Vietnam.
Pencopotan Li Shangfu sebagai menteri pertahanan tersebut dapat menjadi berita baik bagi AS, sebab Li Shangfu adalah subjek sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018, setelah ia mengawasi pembelian senjata dari Rusia.
Hal ini telah menghambat upaya AS untuk memulai kembali kontak militer tingkat atas dengan China, yang terputus setelah mantan Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus tahun lalu. Kurangnya komunikasi telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan konflik.
(bbn)
