Sebelumnya, bentrok terjadi saat ribuan masyarakat Pulau Rempang melakukan demo di depan kantor BP Batam. Mereka menolak rencana penggusuran dan meminta proyek Rempang Eco City dihentikan.

Bentrok ini menyebabkan puluhan masyarakat dan kepolisian mengalami luka-luka. Sekitar 43 orang pun harus ditangkap karena dianggap menjadi provokator dan melakukan perusakan selama bentrok terjadi.

Tiga Pemicu Bentrok Proyek Rempang

Bahlil sendiri memprediksi ada tiga kemungkinan bentrok proyek Rempang terjadi. Pertama, kata dia, penyampaian rencana pembangunan Rempang Eco City yang kurang tersampaikan kepada masyarakat.

Padahal, proyek pembangunan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata senilai Rp43 triliun ini bakal menyaingi Singapura dan Malaysia. Kawasan ini akan memiliki destinasi ekowisata berupa hutan mangrove. Sejumlah fasilitas berupa hotel, restoran, pusat belanja, dan hibutan juga akan menopang industri MICE (meeting, incentives, conferences, and exhibitions) juga aka menyedot investasi hingga Rp381 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 306 ribu orang pada 2080.

Atas dasar dugaan ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun meminta Bahlil bertemu langsung dengan warga Rempang. "Sebelum akhir pekan, saya akan ke Rempang, Batam," ujar Bahlil.

Dugaan kedua, bentrok ini berkaitan dengan pencabutan izin enam perusahaan yang sempat berada di kawasan tersebut. Pemerintah mencabut izin tersebut karena menemukan kesalahan prosedur dalam proses penerbitan izin. Bahlil menilai, pemerintah tak tahu apa yang terjadi di belakang proses tersebut.

Ketiga, kata Bahlil, bentrok ini bisa saja berkaitan dengan rasa takut dan cemburu sejumlah pihak kalau Indonesia berhasil mewujudkan Rempang Eco City. Menurut dia, pemerintah sering kali bentrok dengan warga lokal tiap ingin mengembangkan wilayah Batam, yang strategis bagi Singapura dan Malaysia. 

"Tidak semua negara senang Indonesia bisa berhasil," ujar dia.

Kompensasi Tanah dan Uang untuk Warga Rempang

Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terdampak proyek Rempang Eco City akan direlokasi ke lahan seluas 500 hektar di Pulau Galang. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 500 meter persegi. 

Pada tiap lokasi tersebut, tiap keluarga akan mendapat pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45. Biaya yang ditanggung pemerintah sebesar Rp120 juta per keluarga.

Pada lokasi baru ini, pemerintah juga berjanji akan membangun sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hal ini termasuk pembangunan jalan raya, pemasangan instalasi air, pemasangan instalasi listrik, dan lainnya.

Pemerintah juga akan membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membangun sekolah, pasar, hingga dermaga untuk keperluan keluarga yang sebagian besar berprofesi nelayan.

"Jaraknya sekitar 10 kilometer dari lokasi sekarang. Ini pantai yang sama. Hanya beda lokasi. Nanti pemerintah juga akan bangunkan jalan dan dermaga," kata Bahlil.

Sebelum pemukiman di Pulau Galang rampung, pemerintah akan melakukan relokasi sementara kepada keluarga terdampak proyek Rempang Eco City. Mereka selama sekitar enam bulan akan tinggal pada rumah susun atau rumah kontrak di Kota Batam. Pemerintah pun membantu biaya mengontrak tersebut sebesar Rp1,03 juta per keluarga per bulan. Setiap bulan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada tiap anggota keluarga masing-masing Rp1,2 juta.

Sebagai jaminan pendidikan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada anak-anak terdampak untuk tetap bisa mencapai lokasi sekolah meski tinggal di Kota Batam. Pemerintah rencananya menyediakan jasa antar jemput para siswa tersebut.

Rempang Eco City

Rempang Eco City adalah proyek Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha. Proyek ini akan menjadi masa depan ekonomi masyarakat Batam dengan menciptakan industri dan ekonomi hijau. 

Proyek ini akan membangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi pada lahan seluas 7.572 hektar dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektar. 

Rempang Eco City yang akan menjadi saingan baru bagi industri dan wisata milik Singapura serta Malaysia ini memakan biaya. Biaya pembangunan kawasan yang memiliki destinasi ekowisata berupa hutan mangrove. Sejumlah fasilitas berupa hotel, restoran, pusat belanja, dan hibutan juga akan menopang industri MICE (meeting, incentives, conferences, and exhibitions) diprediksi mencapai Rp43 triliun.
 
Kawasan ini diprediksi akan menarik investasi hingga Rp381 triliun dan menyerap lebih dari 306 ribu tenaga kerja pada 2080. Salah satunya, investasi perusahaan kaca terbesar China, Xinyi International Investment Limited yang akan menggelontorkan dana sekitar Rp174 triliun untuk membangun pusat pengolahan pasir kuarsa atau pasir silika.

(frg)