Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tak akan kalah dalam polemik pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau. Hal ini merujuk pada sekelompok orang yang diduga menolak relokasi padahal tak punya hak tinggal di area tersebut.

"Yang punya hak kita apresiasi. Yang tak punya hak tapi paling merasa punya hak, di sini negara jangan kalah. Tak semua investasi besar bisa berjalan mulus," kata Bahlil di Gedung DPR, Rabu (13/9/2023).

Menurut dia, berdasarkan data pemerintah Kota Batam hanya ada sekitar 3.000 kepala keluarga dari 16 kampung tua Pulau Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa yang punya hak atas tanah karena merupakan penduduk asli yang sudah tinggal selama puluhan tahun di area tersebut.

Namun, kata Bahlil, di lokasi polemik seluas 600 hektar ada juga sejumlah pendatang yang menetap dan membangun rumah. Mereka tercatat datang usai lokasi tersebut dikuasakan pemerintah ke BP Batam, pada 2004. Sehingga, menurut Bahlil, mereka tinggal di atas lahan milik BP Batam.

"Penggusuran itu kalau orang punya tanah, lalu pemerintah minta. Ini kan mereka gak punya, jadi ya relokasi saja," ujar dia.