Bloomberg Technoz, Jakarta - Menuju Pemilu 2024, partai-partai politik mulai bergerak mencoba koalisi. Hal itu dilakukan lantaran harus bergabung untuk bisa memajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di pemilu mendatang. Koalisi Indonesia Bersatu misalnya terbentuk pada Mei 2022. Tiga partai politik yang mendeklarasikan pembentukan koalisi ini, Partai Golkar, PAN dan PPP.

Sementara pada awal 2023, terbentuk Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai NasDem, PKS dan Demokrat. Tak begitu lama, pada pekan ketiga Januari 2023 muncul semacam koalisi pula yang disebut Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB. Saat partai-partai arus utama itu mulai saling mendekat dan mencari jodoh politik, PDI Perjuangan (PDIP) tak terlihat agresif bergerak. PDIP memang satu-satunya partai yang bisa mencalonkan capres dan cawapres tanpa harus perlu berkoalisi lantaran partai itu memenuhi syarat perolehan sedikitnya 20% kursi di DPR RI.

Namun demikian pergerakan terjadi tidak hanya di dalam koalisi sendiri melainkan juga lintas parpol antarkoalisi. Pada 1 Februari 2023, Partai Golkar dan Partai NasDem bertemu. Pada saat itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertandang ke DPP Partai Golkar bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

Airlangga mengatakan pertemuan dengan Surya Paloh cenderung membahas soal komitmen bahwa kedua parpol itu yang masih berada di kubu pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengawal pemerintahan hingga tuntas. Sementara soal potensi koalisi dengan NasDem tak dibuka dengan jelas. Meski Airlangga mengakui ada pembicaraan keduanya yang belum perlu disampaikan kepada publik.

"Ini juga masuk dalam tahun politik tapi kita bersepakat parpol pendukung bapak Presiden harus tetap solid," kata Airlangga di Jakarta (1/2/2023).