Setelah keputusan pengadilan tersebut, Sekretaris Nasional Serikat Pekerja Transportasi Michael Kaine meminta Bos Qantas Richard Goyder dan seluruh dewan direksi maskapai untuk mundur. Maskapai ini mengadakan rapat umum tahunannya pada 3 November.
“Konsekuensi serius harus timbul dari hal ini,” kata Kaine kepada wartawan di luar pengadilan.
“Ini merupakan kediktatoran korporasi yang kejam.”
Kaine mengatakan bonus Joyce harus dicabut dan penggantinya, Vanessa Hudson sang pengganti, harus meminta maaf dan memberikan pembayaran kepada pekerja yang terkena dampak pemecatan ilegal tersebut.
Dalam pernyataannya, Qantas menyatakan menerima keputusan Pengadilan Tinggi.
“Kami sangat menyesali dampak pribadi dari keputusan outsourcing terhadap semua pihak yang terkena dampak dan kami dengan tulus meminta maaf atas hal itu,” katanya.
“Keputusan untuk melakukan outsourcing sisa fungsi penanganan darat maskapai ini dibuat pada Agustus 2020, ketika perbatasan ditutup, lockdown diberlakukan, dan tidak ada vaksin Covid,” kata Qantas.
“Kemungkinan terjadinya krisis selama bertahun-tahun menyebabkan Qantas merestrukturisasi bisnisnya guna meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dan pada akhirnya pulih.”
(bbn)
