Anggota Partai Republik juga telah mengutuk Biden karena menggunakan Departemen Kehakiman AS secara sewenang-wenang, dengan dituntutnya lawan politik Biden, yaitu mantan Presiden Donald Trump atas upaya untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 dan upaya penyerangan di Capitol pada 6 Januari 2021.
McCarthy, yang merupakan pimpinan Partai Republik itu, tidak merinci soal penyelidikan pemakzulan di DPR, tetapi ia mengklaim ada "tuduhan serius dan kredibel" terhadap Biden.
Pengumuman soal penyelidikan ini pun langsung mendapat pujian dari garis keras Partai Republik dan di sisi lain celaan dari Demokrat.
McCarthy mengatakan penyelidikan pemakzulan ini akan memberi anggota DPR landasan yang lebih kuat untuk meminta catatan bank dan dokumen lainnya dari keluarga Biden.
Dia mengatakan telah memerintahkan Ketua Komite Pengawasan James Comer untuk memimpin penyelidikan tersebut, dengan koordinasi dari Ketua Komite Hukum Jim Jordan.
Proses pemakzulan di AS berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, pemakzulan presiden harus diajukan oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan alasan-alasan pemakzulan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Prosesnya di Indonesia lebih rumit dibandingkan di AS.
-- Dengan asistensi Zach C. Cohen, Laura Litvan, dan Ana Monteiro.
(bbn)
