Bloomberg Technoz, Jakarta - Penerapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah atau beras dinilai mengekang strategi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap beras petani lantaran terlampau rendah dari harga pasaran.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menyebut pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dengan memperhatikan faktor-faktor dalam proses produksi dan distribusi. Dengan mempertimbangkan proses produksi yang belum efisien, harga gabah sudah terbilang mahal sejak awal.

"Selain itu, masih belum efisiennya proses, panjangnya rantai pasok dan luasnya wilayah Indonesia, juga perlu jadi pertimbangan” katanya melalui keterangan resmi yang diterima oleh Bloomberg Technoz, seperti dikutip Senin (13/2/2023).

Terkait distribusi, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun lalu berdampak cukup signifikan terhadap harga pangan, termasuk beras. Kenaikan harga gas juga berdampak pada harga pupuk. “Hal-hal seperti ini tentu mempengaruhi margin keuntungan yang didapat petani,” tambahnya. 

Saat ini, aturan HPP gabah atau beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/2020, yang menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 4.200 per kilogram (kg), GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp 8.300 per kg.