"Sulit untuk membenarkan bahwa gas air mata memasuki area sekolah karena tertiup angin," lanjut dia.
Amnesty kemudian meminta agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghentikan penggunaan kekerasan yang tidak sah dan melanggar HAM warga Pulau Rempang-Galang. Pihaknya juga meminta agar polisi membebaskan warga yang ditahan dalam kerusuhan tersebut.
“Kami juga mendesak otoritas negara untuk mengedepankan konsultasi yang bermakna dengan warga setempat. Harus ada solusi yang adil dan berkelanjutan. Negara harus mengevaluasi rencana proyek-proyek strategis nasional, tidak saja di Pulau Rempang-Galang, namun juga di Nagari Air Bangis, Sumatra Barat, lalu Wadas, Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain yang kini mengundang konflik dengan masyarakat setempat,” tambahnya.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi kerusuhan di calon lokasi proyek strategis nasional tersebut.
Mahfud mengatakan, untuk Rempang sudah diberikan haknya dari negara kepada sebuah entitas perusahaan untuk digunakan hak guna usaha (HGU) pada 2001-2022. Namun karena lama tak terpantau dan investor belum masuk mulailah di tempat ada terdapat tanah yang kemudian dihuni.
"Ketika 2022 kemarin investor akan masuk yang pemegang hak itu masuk ternyata tanahnya sudah ditempati setelah diurut-urut ternyata ada kekeliruan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat kemungkinan KLHK lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk nah proses pengosongan tanah ini yang sekarang menjadi sumber keributan," kata Mahfud MD di Jakarta.
Rempang Eco City
Pada saat kerusuhan menurut data Amnesty International Indonesia bersama LBH Pekanbaru, YLBHI dan WALHI, lebih dari 1.000 personel diturunkan untuk mengawal pemasangan patok dan pengukuran atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Kawasan ini seluas 17.000 Ha untuk dijadikan kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata. Proyek itu masuk dalam program strategis nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.
Namun ribuan warga menolak pengukuran tersebut karena akan menggusur permukiman mereka seluas 1.000 Ha. Kepolisian kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan masyarakat yang ikut protes.
Sementara Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri dalam rilis yang dikirimkan pada Senin (11/9/2023) menyatakan bahwa surat permohonan penangguhan penahanan akan dipertimbangkan demi kepentingan umum. Namun, untuk penangguhan penahanan akan lebih dulu berkoordinasi dengan penyidik.
“Saya juga mengingatkan jangan ada yang menyiarkan, memposting konten hoax karena jarimu adalah harimaumu, dan ada UU yang mengatur yaitu UU ITE. Banyak tersebar berita karena masalah Rempang di antaranya pascapenertiban kemarin ada berita bayi meninggal padahal itu tidak benar. Jadi saya ingatkan seluruh masyarakat mari kita sama-sama ciptakan situasi kamtibmas di Batam yang aman dan kondusif, mari kita mengelola media sosial dengan bijak,” kata Nugroho.
Kapolres mengeklaim bahwa situasi Rempang khususnya Sembulang aman kondusif. Dia menambahkan, pematokan yang dilakukan BP Batam dan pengukuran sudah selesai.
Bahkan BP Batam kata dia sudah mulai melakukan pendataan masyarakat Rempang dengan pendampingan TNI Polri, termasuk ada 3 posko di RKSI, kantor camat dan di PTSP.
“Untuk ke depan juga kami tim terpadu akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di masyarakat Rempang, pascakejadian kemarin akan kita bersihkan, sehingga rempang akan bersih kembali,” kata dia lagi.
Saingi Singapura
Pada April 2023, pemerintah mengumumkan melanjutkan program pengembangan kawasan Rempang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk industri, jasa, dan pariwisata.
Program ini dilanjutkan setelah adanya perjanjian antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha untuk mengembangkan kawasan seluas 17.000 hektare tersebut.
Pengembangan Kawasan Rempang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan tersebut diharapkan mampu menyerap investasi bernilai jumbo.
“Kami berharap adanya investasi di kawasan ini bisa mencapai Rp 381 triliun sampai dengan tahun 2080,” tutur Airlangga dikutip Kamis (13/4/2023).
Pelaksanaan rencana investasi akan dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha secara keseluruhan sampai dengan 2080 sebesar kurang lebih Rp381 triliun. Proyek ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja langsung sejumlah 306.000 orang.
(ezr/frg)
