Pengeluaran yang dipicu oleh pandemi untuk melindungi perekonomian memperlebar defisit menjadi 6,4% dari PDB pada tahun 2021 sebelum defisit itu turun menjadi 5,6% tahun lalu ketika pemerintah juga menaikkan plafon utang menjadi 65% dari PDB, setelah sebelumnya 60%.
"Saya pikir kami akan tetap membuka opsi lain mengenai pendapatan lain, baik itu dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung," kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam sebuah briefing yang menyusul pernyataan Anwar. Rencana untuk menerapkan pajak atas keuntungan tahun depan telah lama disampaikan oleh pemerintah.
Anwar, dalam pidatonya kepada anggota parlemen, mengatakan bahwa "pemerintah saat ini memikul tangguh jawab penuh untuk memperkuat keberlanjutan fiskal" dan "sadar bahwa upaya harus ditingkatkan untuk memperbaiki pengelolaan utang dan kewajiban menuju pencapaian target defisit fiskal pada tahun 2025."
Perdana Menteri, yang menghadapi kritik setelah salah satu sekutu utamanya dibebaskan dari tuduhan korupsi, berusaha meyakinkan investor bahwa Malaysia dapat memulihkan kehati-hatian keuangan (financial prudence) dan mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025.
Seorang anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Anwar mengatakan pada hari Minggu bahwa dia akan bergabung dengan oposisi untuk memprotes keputusan mencabut tuntutan terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi.
Pada bulan Februari, Malaysia menetapkan target defisit fiskal turun menjadi 5% dari PDB tahun ini. Anwar berjanji akan mengelola utang yang semakin membengkak melalui pemberantasan korupsi dan reformasi subsidi. Menurut catatan ekonom Nazmi Idrus dari CGS-CIMB bulan lalu, data dari paruh pertama tahun ini menunjukkan bahwa defisit anggaran akan lebih baik dari ekspektasi berkat pendapatan yang lebih tinggi.
Rencana lima tahun sebelumnya, yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak, menargetkan anggaran berimbang pada tahun 2020. Tujuan ini ditinggalkan setelah pemerintahannya runtuh karena skandal dan penggantinya, Mahathir Mohamad, merevisi rencana tersebut pada tahun 2018. Rencana 2021-2025 berikutnya disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.
(bbn)
