Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah resmi menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai bantuan sosial (bansos) pangan tahap kedua, Senin (11/9/2023). Bansos pangan bakal berisi 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM).
Presiden Joko Widodo saat peluncuran bantuan di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, mengatakan mulai September sebanyak 210 ribu ton beras per bulan akan disalurkan hingga November.
"Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton beras dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan ke masyarakat dan itu sudah dimulai. September, Oktober sampai November. Masyarakat jangan sampai terdampak harga beras. Inflasi kita pun masih terjaga di 3,2 persen," ujar Presiden Jokowi, Senin (11/9/2023).
Bantuan pangan diharapkan bakal membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya selama tiga bulan ke depan. Selain itu, Jokowi berharap bantuan pangan ini dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
"Angka 210 ribu ton bukan angka sedikit dan ini ditujukan kepada 21,353 juta penerima. Setelah pasar ritel dan Cipinang diguyur beras Bulog, kemudian masyarakat diberi bantuan pangan, ini seperti operasi pasar. Jadi tidak usah khawatir," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras kepada 645 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Tercatat total penerima bantuan di Kabupaten Bogor sebanyak 374 ribu KPM dan Provinsi Jawa Barat mencapai 4,1 juta KPM.
Jurus Tekan Laju Kenaikan Beras
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan peluncuran bantuan pangan oleh Presiden Jokowi tersebut menandai digulirkannya bantuan tersebut ke seluruh Indonesia.
Bantuan digelontorkan selama tiga bulan: September, Oktober, dan November 2023. Setiap KPM mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran. Adapun total bantuan pangan yang digelontorkan mencapai 640 ribu ton beras. Arief yakin dengan bantuan ini dapat memberi tekanan pada harga beras di pasar dan mampu kendalikan tingkat inflasi secara nasional.
"Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9 persen dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan," ujar Arief.
"Ini adalah kesempatan negara kita untuk tingkatkan produksi di tanah sendiri. Coba bayangkan kalau hari ini pemerintah tidak ada food reserve yang cukup, kondisinya akan seperti apa?" imbuh Arief.
Arief mengatakan pendistribusian bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu transporter.
(dov/ain)
