Program dompet digital ini, yang rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama, merupakan janji utama Partai Pheu Thai yang merupakan partai Srettha sebelum pemilu. Para pejabat mengatakan efek berganda pada ekonomi bisa mencapai empat kali lipat dari bantuan tersebut, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun depan hingga sekitar 5% dari yang diproyeksikan tahun ini sebesar 2,8%.
Srettha, mantan taipan properti yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan, menghadapi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan di tengah menurunnya permintaan terhadap barang-barang dari mitra dagang utamanya, China, serta perndapatan dari wisatawan asing yang kurang dari perkiraan. Pemerintahan yang terdiri dari koalisi 11 partai itu juga menghadapi lonjakan inflasi akibat kekeringan yang mengancam hasil panen seperti beras hingga gula.
Pasar keuangan Thailand, yang telah mengalami eksodus investor asing setelah gejolak pasca-pemilu, sebagian besar bersikap netral terhadap pengumuman kebijakan ini. Benchmark indeks saham turun 0,5% pada pukul 11:26 pagi di Bangkok setelah dibuka lebih tinggi. Sementara baht tetap menguat 0,4% terhadap dolar AS.
Fokus Anggaran
Meskipun pernyataan Srettha mengenai kebijakannya menandai berakhirnya proses pembentukan pemerintahan dan kebuntuan politik selama berbulan-bulan setelah pemilu bulan Mei, pemimpin baru tersebut kini harus segera mengesahkan anggaran untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober. Dia juga perlu mengatasi utang rumah tangga yang mencapai 90% dari produk domestik bruto (PDB) dan utang publik yang mencapai 61% dari PDB.
Pemerintah bermaksud mendanai program dompet digital melalui anggaran negara dan pajak tambahan dari program tersebut tanpa harus menggunakan pinjaman baru. Namun, ekonom dari Bank of America Securities dan Nomura Holdings Inc. mengatakan rencana pengeluaran ini akan memperlebar defisit fiskal, yang dapat membatasi kemampuan negara untuk menghadapi guncangan di masa depan.
Partai oposisi, Move Forward, mengecam pemerintah karena tidak merinci dan menetapkan tenggat waktu untuk pelaksanaan inisiatif baru yang diumumkan itu. "Jika pernyataan kebijakan ini seperti Sistem Pemosisia Global (Global Positioning System/GPS), negara ini mungkin bisa tersesat," kata Sirikanya Tansakun, wakil pemimpin dari Move Forward.
Prioritas jangka pendek untuk pemerintahan Srettha akan mencakup peningkatan pendapatan pariwisata dengan mempermudah proses visa, juga keringanan biaya untuk pelancong dari beberapa negara tertentu. Dia juga berencana mengadakan referendum untuk melakukan merombak konstitusi negara.
(bbn)
