Dia berpendapat, sejak awal 2022, PT PLN melakukan pembatasan kapasitas terpasang PLTS atap antara 10 hingga 15% dari daya listrik terpasang pelanggan serta proses perizinan berbelit dan kurang transparan.
Situasi itu, kata dia, berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target 450 megawatt peak (MWp) tambahan kapasitas PLTS pada 2022 oleh pemerintah.
Lalu, sejak pemerintah mengumumkan revisi Permen ESDM No 26 Tahun 2021, banyak calon pelanggan PLTS atap dari berbagai sektor cenderung menunggu. Sehingga, peningkatan jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang PLTS atap hingga tengah tahun 2023 masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“AESI mendesak agar revisi peraturan ini, yang saat ini masih tertahan di meja Presiden, segera disahkan, sehingga memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha yang saat ini masih wait and see," ujar dia.
Berdasarkan survei pasar yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) di 7 provinsi di Indonesia pada 2019 - 2021 terdapat 2% rumah tangga yang masuk dalam kategori early adopters, dan early followers (yang akan mengikuti jika ada contoh dan keekonomian membaik) di kisaran 11% sampai 19%. Kelompok early adopters memiliki kemampuan finansial untuk memasang PLTS Atap dan tidak terlalu terpengaruh dengan pembatasan ekspor.
"Pengesahan revisi Permen ini akan memperkuat pengambilan keputusan early adopters dan early followers, termasuk membuka pilihan penggunaan sistem penyimpanan energi (baterai) untuk mengoptimalkan produksi listrik surya yang tidak bisa diekspor untuk dipakai di malam hari. Pilihan sistem dengan baterai ini sudah mulai banyak diminati dan dengan semakin banyak pengguna, diharapkan harga sistem PLTS atap dengan baterai juga lebih menarik," ujar dia.
(ibn/ain)
