Ia menyebut penerapan cukai tersebut bisa menjadi alat kontrol atas konsumsi minuman manis yang berpotensi menaikkan risiko penyakit diabetes dan obesitas. 

"Berdasarkan International Diabetes Federation, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penderita diabetes terbanyak. Diabetes juga penyebab utama komplikasi. Di sisi lain biaya kesehatan yang ditimbulkan penyakit ini juga tidak kecil. Data pertumbuhan pengeluaran BPJS agaknya juga bisa mendukung hal tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa alokasi penerimaan cukai MBDK bisa diperuntukkan kepada peningkatkan sistem kesehatan nasional. Praktik ini sudah lazim diadaptasi oleh negara luar.  Tercatat sejumlah negara sudah ada yang mengenakan cukai minuman manis. Di ASEAN saja sudah setidaknya empat negara yaitu Kamboja, Thailand, Filipina, dan Laos.

Namun menurutnya, pemerintah juga perlu mencermati posisi lain. Bahwa konsumsi MBDK bukanlah penyebab tunggal dari penyakit diabetes atau obesitas. Terkait dengan prospek ekonomi yang melambat serta pola kenaikan inflasi, pengenaan cukai MBDK harus dikaji secara hati-hati.

"Artinya, desain kebijakannya (objek, penggolongan, serta tarif) harus turut mempertimbangkan dampaknya bagi sektor industri, ketenagakerjaan, serta inflasi."

Baru-baru ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut bahwa pada tahun 2023, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi IDAI Muhammad Faizi mengatakan, kasus diabetes pada anak bahkan bisa lebih tinggi dari yang sudah tercatat saat ini.

Saat ini, data IDAI mencatat ada sekitar 1.645 anak di Indonesia yang mengalami diabetes. Data yang tercatat ini berasal dari 15 kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang, hingga Medan. Dari jumlah tersebut, laporan paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya

(krz/evs)