Bloomberg Technoz, Jakarta - Pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara menjadi salah satu opsi pemerintah menanggulangi perubahan iklim. Di sisi lain, mematikan PLTU memunculkan isu lain, yakni tingginya biaya yang bisa mengganggu perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengamini hal tersebut. Ia tak menampik bahwa program keberlanjutan transisi energi akan dihadapi oleh rintangan, terutama soal pendanaan.

"Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan akan energi akan terus meningkat. Jadi artinya untuk setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, pertumbuhan energi pun akan lebih tinggi," kata dia.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa menambah emisi karbon? Ini mengingat butuh dana sekitar US$280 miliar atau Rp4.290 triliun untuk menurunkan emisi karbon lebih dari 40% hingga 2060.

Belum lagi, banyaknya aset terbengkalai imbas pensiun PLTU batu bara. Aset tak bertuan yang sejatinya merupakan ekuitas dalam laporan keuangan ini perlu 'didaur ulang' dengan fasilitas energi baru terbarukan (EBT) untuk kembali produktif. Artinya, ada perlu ada belanja modal atau capital expenditure (capex) yang perlu dikeluarkan untuk revitalisasi tersebut.