Sehingga, selain menutup 173 anak dan cucu perusahaan BUMN, Erick juga mengatur agar pengadaan atau pembelian oleh BUMN dengan angka di bawah Rp300 juta harus berasal dari UMKM. Pengadaan ini dilakukan melalui platform PaDi UMKM atau sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN. Sehingga semakin banyak produk UMKM yang bisa diserap dan bisa menumbuhkan ekonomi dan pada saat yang sama juga menghapus kesenjangan sosial.
“Kita tidak mau menjadi negara yang ekonominya tumbuh, tapi kesenjangan melebar,” ujarnya.
Berbagai program pengembangan UMKM juga dilakukan setidaknya melalui dua hal, pertama melalui program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan BUMN. Saat ini, program tersebut difokuskan kepada 3 hal, di antaranya adalah pendidikan, green, dan pendampingan UMKM.
Kedua, melalui pendanaan yang disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau empat bank milik BUMN. “Kalau pendanaan kita memang sangat masif, KUR itu 92% dari Bank Himbara,” tutupnya.
(dov/dhf)
