"Kebetulan pasar kami, khususnya perhotelan itu 40% datang dari [instansi] pemerintah. Jadi, sangat signifikan," ungkapnya.
Adapun, platform yang dimaksud adalah Bookingina. Platform ini sebenarnya telah diluncurkan sejak 2016. Akan tetapi, PHRI memutuskan untuk tidak menjalankannya lantaran situasi belum mendukung.
"Karena pemerintah sebagai regulator dalam waktu dekat akan melakukan digitalisasi untuk proses belanja barang dan jasa, kita jalankan saja," tegasnya.
Secara terpisah, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan instansinya menargetkan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-catalog senilai Rp500 triliun pada 2023. Kemudian, untuk jumlah produk yang tayang diharapkan mencapai 5 juta item.
"Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang/jasa ini," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (09/02/2023).
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memproyeksikan bisnis perhotelan dan restoran kembali mendulang cuan tahun depan, berkat potensi tingginya permintaan akomodasi menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tahun politik akan membuat pergerakan masyarakat yang lebih besar. Hotel dan restoran makin laku karena digunakan untk berbagai acara menjelang Pemilu 2024," katanya saat membuka Rakernas III PHRI 2023, Kamis (09/02/2023).
Secara siklus, tuturnya, periode menjelang penyelenggaraan pemilu adalah saat di mana perhotelan biasanya mengalami peningkatan penyewaan aula untuk keperluan rapat maupun kampanye.
Demikian halnya dengan restoran yang biasanya juga menyediakan fasilitas dengan fungsi serupa.
Dalam kaitan itu, Sandiaga juga meminta pelaku usaha akomodasi dan restoran untuk mengembangkan usahanya. Dia menilai 2023 adalah waktunya para pelaku usaha tersebut untuk "tancap gas", alih-alih menahan diri sembari memantau situasi.
"Jangan wait and see. Gunakan kesempatan ini untuk investasi, akselerasi, dan revitalisasi," tegasnya.
Sekadar catatan, okupansi hotel klasemen bintang di Tanah Air mulai mengalami peningkatan moderat sejak akhir tahun lalu. Menyitir data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Jakarta mulai menunjukkan geliat sejak November 2022.
Pada bulan tersebut, TPK hotel bintang 1 tercatat menembus 43,59%, naik 2,03% secara tahunan atau year on year (yoy), sedangkan TPK hotel bintang 2 mencapai 59,55%, naik 4,34% yoy.
Sementara itu, TPK hotel bintang 3 menyentuh 58,72%, naik 5,77% yoy, dan TPK hotel bintang 4 mencapai 61,56%, naik 10,74% yoy.
Adapun, okupansi kamar hotel bintang 5 di Ibu Kota pada November tahun lalu menembus 65,28%, naik 8,29% yoy.
(rez/wdh)
