Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui negara mengalami kerugian Rp520 miliar per bulan karena kekeliruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sejumlah bansos yang digelontorkan pemerintah mengandalkan DTKS yang ditetapkan Kemensos berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Risma usai melakukan perbaikan DTKS yang sejak 2020 mendapatkan banyak catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Salah satu kerugian muncul karena selama ini sebanyak 2.284.992 masyarakat berkehidupan layak tetap mendapatkan bansos. Ditambah lagi dengan jutaan warga yang meninggal tapi tetap mendapat bansos.

"493 ribu penerima bansos gajinya di atas UMK, 23 ribu AS, dan 13ribuan data telah diverifikasi ulang," ujar Risma dalam kegiatan Interoperabilitas Data Antar K/L untuk Akurasi Data Penerima Bantuan, di Gedung ACLC KPK melalui keterangan tertulis, Rabu (7/9/2023).

Risma mengungkapkan, sejak menjabat ia telah menerima banyak masukan dari BPK, BPKP dan lembaga lainnya terkait upaya pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga bulan Agustus 2023 ini, kata dia, sebanyak 68.211.528 data sudah 'ditidurkan'.

Risma secara terperinci mengatakan, bersama pemerintah daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Adapun yang sudah mendapatkan Bansos sebanyak 15.294.921 jiwa.