Bloomberg Technoz, Jakarta – Wacana pemadaman pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya —sebagaimana disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir— kemungkinan masih jauh dari realisasi, lantaran pemerintah tidak memiliki dana untuk pensiun dini pembangkit milik PT PLN (Persero) itu.

Dalam kaitan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pensiun dini PLTU batu bara tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Ya sekarang sedang dikaji dengan baik. Early retirement [PLTU Suralaya] itu akan kita lakukan, tetapi siapa yang bayar? Itu lagi dihitung [biayanya] untuk [kompensasi ke] PLN. Namun, kalau early retirement yang harus bayar dahulu, duit-nya mana?” ujarnya ditemui di sela acara Bloomberg CEO Forum, Rabu (6/9/2023).

Lebih lanjut, Luhut menutup kemungkinan suntik mati PLTU Suralaya bakal menggunakan dana hibah senilai US$20 miliar (sekitar Rp305,9 triliun) dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Terlebih, kebutuhan untuk pensiun dini PLTU di Indonesia mencapai sekitar US$100 miliar (Rp1,52 kuadriliun).

Belum lagi, dia mengatakan sampai saat ini waktu pencairan dana hibah tersebut tidak kunjung jelas.