Pengambilan sumpah ini mengakhiri kebuntuan politik pasca-pemilu karena hasil yang terpecah. Hal ini menyebabkan kelumpuhan sebagian kebijakan dan eksodus dana asing.
Pemerintah koalisi Srettha menghadapi tugas untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut di tengah kenaikan suku bunga dan perlambatan ekspor.
Tugas-tugas mendesak yang menanti Srettha, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, termasuk penyelesaian anggaran negara untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober.
Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memotong harga energi dan tarif kereta api kota serta menangguhkan sementara pembayaran utang petani sebagai bagian dari serangkaian langkah untuk meringankan biaya hidup dan meningkatkan investasi dalam perekonomian senilai US$500 miliar.
Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Srettha, yang memimpin koalisi 11 partai, telah berjanji untuk melanjutkan rencana pemberian uang tunai sekitar US$16 miliar untuk sekitar 55 juta warga Thailand yang berusia 16 tahun ke atas.
Menurut dia apa yang disebut dengan rencana dompet digital tersebut dimaksudkan untuk merangsang konsumsi dan investasi.
Srettha mengatakan kepada wartawan pada Selasa (5/9/2023) program dompet digital akan rilis pada kuartal pertama dan akan menjadi pembayaran satu kali untuk menggerakkan perekonomian.
Pertemuan kabinet pada hari Rabu akan membahas kerangka kebijakan pemerintah.
Srettha terpilih sebagai PM bulan lalu setelah Pheu Thai mencapai kesepakatan dengan partai yang didukung militer dan pro-kerajaan, yang mempengaruhi dukungan senat yang berpengaruh bagi mantan taipan properti tersebut.
Kesepakatan itu juga membuat Thaksin Shinawatra, pemimpin de facto Pheu Thai, kembali dari pengasingan diri selama 15 tahun dan menerima sebagian pengampunan kerajaan.
Meskipun Partai Move Forward yang baru lahir memenangkan kursi dan suara terbanyak dalam pemilihan Mei, upaya pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, untuk mengambil alih kekuasaan sebagai ketua koalisi partai-partai pro-demokrasi digagalkan oleh senat.
Senat dan partai pro-pemerintahan menentang rencana Move Forward untuk mengamandemen undang-undang penghinaan kerajaan yang kontroversial.
-Dengan asistensi dari Pathom Sangwongwanich.
(bbn)
