Bloomberg Technoz, Jakarta – Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) menyetop wacana konversi Pertalite menjadi Pertamax Green 92 pada 2024, serta menuding perusahaan migas milik negara itu “offside” dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan usulan menghapus Pertalite bukan kewenangan Pertamina, yang semestinya hanya berperan sebagai operator produksi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini. Masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu,” ujarnya melalui pernyataan dikutip dari laman resmi parlemen, Selasa (5/9/2023).

Dia pun mengkritik Pertamina telah mengembuskan isu yang sensitif bagi masyarakat yang daya belinya masih belum pulih pascapandemi. Terlebih, wacana penghapusan Pertalite muncul pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Belum lagi, tegas Mulyanto, BBM yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax Green 92 yang diestimasikan lebih mahal dari harga Pertalite saat ini yaitu Rp10.000/liter. Bahan baku bioetanol untuk bauran Pertamax Green 92 pun masih diproduksi terbatas di dalam negeri sehingga tetap membuka peluang impor komoditas tersebut.