Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ayodhia rutin mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2018. Total harta kekayaannya meningkat bertahap dari Rp4,15 miliar menjadi Rp5,43 miliar pada Desember 2022.
Secara lebih detil, Ayodhia mengaku punya tiga tanah di Sumedang, Jawa Barat dengan nilai Rp35-46 juta sebagai warisan. Dia juga mengklaim dapat warisan berupa tanah dan bangunan di Tangerang Selatan senilai Rp2,18 miliar.
Dia tercatat juga punya tanah dan bangunan atas hasil kerja sendiri di Jakarta Utara dengan nilai Rp230 juta. Selain itu, dia juga mencatatkan punya satu kendaraan dari hasil kerja sendiri yaitu mobil Honda Jazz tahun 2016 senilai Rp138 juta. Selain itu, dia juga mencatatkan punya kas senilai Rp1,94 miliar dan harta lain senilai Rp13 juta. Pada LHKPN tersebut, dia mengklaim tak memiliki hutang.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA), Gabriel Goa mengatakan, penunjukan Ayodhia Kalake sebagai pj Gubernur NTT menuai protes. Dia mempersoalkan rekam jejak orang kepercayaan Luhut tersebut yang tak pernah terlibat secara langsung dengan pembangunan di NTT. Tiga nama usulan DPRD NTT dinilai lebih baik dari dari pada pejabat Kemenko Marves.
Sejumlah persoalan yang harus dipahami pj Gubernur NTT, menurut Gabriel, antara lain pencegahan dan penanganan NTT Darurat Human Trafficking. Pj Gubernur harus mampu menjalankan Pergub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Pj Gubernur juga harus membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA PMI (LayananTerpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia)untuk mencegah migrasi ilegal rentan Human Trafficking.
Kedua, kata dia, pj gubernur harus mampu melakukan kerjasama dengan KPK, BPK, dan BPKP untuk mempercepat audit investigatif terhadap Bank NTT. Sejumlah aktivis antikorupsi mencatat berbagai proyek mangkrak di provinsi tersebut yang melibatkan BUMD tersebut. Ketiga, pj gubernur juga harus bisa melibatkan lembaga pendidikan vokasi profesional untuk menggenjot kualitas dan jaringan bagi SDM NTT.
(frg/ezr)