"Kebanyakan kementerian/lembaga tidak siap. Jadi terkait persoalan data, selama ini data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada di Kemensos, dasarnya data yang diberikan oleh pemda, tapi data dari pemda ada yangg di-update ril, ada yg juga tidak mengalami perubahan," ujar Trubus kepada Bloomberg Technoz, Selasa (5/9/2023).
"Kalaupun update, sudah lama, jadi (sudah) kedaluwarsa datanya itu. (Misalnya) banyak mereka yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), kemiskinan nambah,” ujarnya menegaskan.
Trubus juga menambahkan, pengelolaan dan verifikasi data juga akan dinilai sulit karena data tidak bersumber dari satu pintu. Selama ini, kata dia, banyak K/L yang memiliki lembaga khusus yang menangani masyarakat miskin, namun data tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya dan menimbulkan terjadinya tumpang tindih data.
“Misalnya, Kementerian Kehutanan, mereka kan punya data tentang masyarakat hutan yang miskin dimana saja kan punya, tapi dia gak punya data kementerian lain,” terangnya.
Menurutnya, kebijakan satu data melalui satu pintu dinilai perlu segera diwujudkan, khususnya melalui sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, Trubus mengakui terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, yakni wilayah geografis Indonesia yang luas dan keinginan politik (political will) masing-masing pemda.
“Memang lama itu harus dipersiapkan dulu, butuh sistem digital itu yang harus dilakukan tapi masih terkendala karena sistem digital kan harus berkaitan dengan SDM, infrastruktur, anggaran. Masalahnya 3 itu,” tutupnya.
Masih update data penerima bansos
Sebelumnya, Bapanas mengaku masih melakukan pencocokan data terbaru mengenai bakal penerima bansos pangan pada September ini. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengaku masih dalam komunikasi dengan pihak Kemensos dan juga BKKBN.
“Data KPM kurang lebih 21,353 juta, mungkin (bisa) berubah sampai 10 juta atau gimana itu kan bisa jadi ada yang wafat atau pindah lokasi. Itu harus di-update,” ujar Arief saat dihubungi, Senin (4/9/2023).
“Kita ingin secepat mungkin di awal September ini sudah bisa. Kemarin weekend persiapan kegiatan ASEAN Business Council dan segala macam. Jadi baru bisa komunikasi dengan kementerian/lembaga untuk data update,” ujar dia.
Bapanas akan menggelontorkan dua jenis bansos pangan bulan ini hingga dua bulan ke depan. Arief menyebut jenis bansos pangan pertama yang digelontorkan adalah berupa beras 10 kg untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, bansos berupa 1 pack telur berisi 10 butir dan 1 ekor ayam kepada keluarga rentan stunting (KRS) setiap bulan.
(ain)
