“Oleh karena itu kami melakukan pendaftaran. Sekarang progresnya tinggal 3% pangkalan LPG yang belum meregistrasikan pelanggannya,” kata Nicke.
Dia pun menggarisbawahi, pada tahun ini, permintaan BBM dan LPG bersubsidi diestimasikan melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kebutuhan untuk Solar diproyeksi mencapai 18 juta kiloliter (kl) dari pagu sebanyak 16 juta kl, sedangkan LPG 3 Kg mencapai 8,28 metrik ton (mt) dari alokasi 8 juta mt.
“Namun, kembali lagi, dalam situasi seperti ini kami jaga pasokannya ada walapun melebihi kuota sehingga tidak ada kelangkaan,” tegasnya.
Antisipasi Penyelewengan
Pada kesempatan yang sama, Nicke menyebut risiko menjaga stok dan harga BBM dan LPG bersubsidi di tengah tingginya permintaan adalah penyelewengan dari oknum-oknum yang menahan stok sehingga mengerek harga di pasaran.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, diaa menjelaskan pemerintah telah mengubah regulasi distribusi LPG 3 Kg. Tadinya, skema distribusi LPG bersubsidi adalah 50% dari pangkalan ke masyarakat, dan 50% dari pangkalan ke pengecer.
Dengan demikian, harga yang diatur pemerintah hanya sampai di tingkat pangkalan, tidak sampai ke pengecer. Menurut Nicke, celah inilah yang kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang merusak harga dan stok di pasaran.
“Bulan lalu, skemanya berubah. Alokasinya dari pangkalan menjual langsung ke masyarakat sebesar 80% dan ke pengecer 20%. Artinya, 80% LPG subsidi dikendalikan dengan HET [harga eceran tertinggi] yang diatur oleh pemerintah daerah. Ini yang terus kami pastikan agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Nicke.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan konsumsi LPG 3 Kg hingga Juli telah mencapai 58% dari kuota yang ditetapkan APBN 2023.
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan kuota volume LPG 3 kg sebanyak 8 juta ton atau naik dari realisasi tahun lalu sebanyak 7,8 juta ton. Adapun, dalam RAPBN 2024, kuota LPG 3 kg ditetapkan sekitar 7,8—7,9 juta ton.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan saat ini pemerintah mendata pangkalan dan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG 3 kg untuk program public service obligation (PSO) agar komoditas tersebut tidak disalahgunakan ke konsumen yang tidak berhak.
“Konsumsi LPG 3 kg hingga akhir tahun ini kita betul-betul memantau. Per 31 juli itu sudah 58 dari kuota. [...] Untuk prediksi konsumsi LPG 3 kg sampai akhir 2023, sebetulnya kami dengan Komisi VII DPR RI sudah berkoordinasi bahwa kemungkinan akan terjadi kenaikan. Oleh karena itu, kami terus memantau pertumbuhan di lapangan,” ujarnya di sela konferensi pers, Kamis (3/8/2023).
Dia mengelaborasi penyaluran LPG 3 kg untuk PSO mengalami peningkatan antara 4%—5% per tahun, sedangkan untuk non-PSO mengalami penurunan sekitar 10% per tahun.
(wdh)
