Bloomberg Technoz, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan alasan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi tidak memungkinkan untuk dilakukan pada tahun politik.

Nicke menyebut sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara tegas mengenai siapa kalangan masyarakat yang berhak menerima BBM dan LPG bersubsidi.

“Sebetulnya ada Perpres No. 191/2014 yang harus didetailkan. Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini, melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/9/2023). 

Sekadar catatan, Peraturan Presiden No. 191/2014 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

Menurutnya, untuk saat ini, hal yang bisa dilakukan Pertamina saat ini adalah mengendalikan distribusi BBM bersubsidi melalui digitalisasi sistem di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Namun, mekanisme tersebut belum bisa dilakukan untuk LPG.