Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk anak buah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penjabat atau Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai protes. Berdasarkan hasil Tim Penilaian Akhir (TPA), Jokowi dikabarkan memilih Sekretaris Kemenkomarves, Ayodhia Kalake sebagai pengganti Viktor Laiskodat yang masa jabatannya habis sebagai gubernur.

Aktivis kemanusiaan dan Ketua Dewan Pembina PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian), Gabriel Goa menilai, Ayodhia tak memiliki rekam jejak dalam kegiatan diaspora dan masyarakat NTT. Padahal, Pj Gubernur NTT harus melanjutkan sejumlah program kemanusian untuk memangkas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tinggi di provinsi tersebut.

"Ayodhia Kalake bukan usulan dari DPRD NTT. Mengapa negara ini mengabaikan aspirasi rayat NTT yang diwakili DPRD," kata Gabriel dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Berdasarkan catatan Bloomberg Technoz, DPRD NTT memang tak memasukkan nama Ayodhia sebagai calon Pj Gubernur yang akan memimpin NTT hingga November 2024. Dewan legislatif daerah tersebut justru mengusulkan Deputi bidang Koordinasi Keamanan Kemenkopolhukam, Rudolf Albert Rodja; Kepala Badan Keahlian Setjen DPR, Inocensius Samsul; dan Deputi Pengendalian Badan Otorita IKN, Thomas Umbu Paty.

Dalam penentuan calon pj gubernur, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memang meminta usulan tiga nama kepada DPRD tiap provinsi. Kemendagri kemudian akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian para calon tersebut. Nama-nama tersebut kemudian diajukan ke TPA untuk dipilih satu nama.