Berdasarkan laporan tahunan 2021, PLN memiliki 99,99% saham di Indonesia Power secara langsung. Sementara, sisa kepemilikan 0,01% menjadi milik Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan PLN (YPK PLN).
16 PLTU Dituding jadi Penyebab
Belakangan ini, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya terus menjadi sorotan banyak pihak lantaran ibu kota Indonesia itu tercatut ke dalam 10 besar kota dengan polusi udara tinggi di dunia. Ada yang membantah, tapi tak sedikit juga yang beranggapan PLTU menjadi pemicu polusi.
Faktanya, Jakarta memang dikelilingi oleh PLTU. Berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat total sebanyak 16 PLTU berbasis batu bara yang berlokasi tidak jauh dari DKI. Sebarannya, terdapat 10 PLTU yang berada di Provinsi Banten, dan 6 lainnya di Jawa Barat.
PLTU Suralaya termasuk satu diantaranya. PLTU ini dibangun sejak 1982 dan berlokasi di Desa Suralaya, Cilegon, Banten, dengan nama PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Surlaya. Unit pembangkitan Suralaya pertama kali dibangun pada 1984 dengan 2 pembangkit dan terus ditingkatkan hingga menjadi 7 pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 megawatt (MW).
Kini, PLTU tersebut berkembang hingga mencapai 8 unit dan memiliki kapasitas hingga 4.025 MW.
Bukan Penyebab
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris berpendapat mematikan PLTU Suralaya sekalipun tidak akan serta-merta memperbaiki isu polusi Jakarta. Terlebih, pembangkit yang berlokasi di Cilegon, Banten itu diklaim sudah dilengkapi dengan teknologi penyaring polutan hasil pembakaran batu bara.
“Kalau kita lihat teknologi yang sudah digunakan oleh PLTU Suralaya, di mana sudah mempunyai teknologi yang bisa menyaring partikel-partikel yang berpotensi untuk menjadi polutan, itu sudah digunakan,” ujar Andi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII ke PLTU Suralaya, akhir pekan lalu, seperti dikutip dari laman lembaga legislatif, Senin (4/9/2023).
Andi berpendapat, alih-alih akibat dikepung PLTU batu bara, pemburukan polusi di DKI Jakarta lebih dipicu oleh tata ruang industri dan permukiman yang berantakan. Sayangnya, hingga kini tidak ada sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak mampu menjalankan rencana tata ruang dengan baik.
“Sekitar Bekasi, contohnya, daerah-daerah industri kecil. Namun, mereka juga menggunakan solar, serta menggunakan pembangkit kecil tetapi juga ada batu bara,” tuturnya.
Aktivitas industri kecil tersebut, menurut Andi, dapat menghasilkan polutan yang menjadi kontributor buruknya kualitas ruang udara di Ibu Kota. Selain itu, sektor transportasi –khususnya kendaraan roda dua pengguna Pertalite dengan RON 90– juga ditudingnya sebagai penyumbang polutan.
Politisi PAN itu lantas mengutip paparan dari Profesor Puji Lestari yang menegaskan bahwa PLTU tidak menyumbang polusi udara.
“Profesor Puji Lestari tadi, dari ITB, yang diminta oleh PLTU Suralaya ini untuk mengonfirmasi, memperbandingkan ada bench pakai, per bulan, ternyata memang tidak terbukti bahwa PLTU Suralaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap polusi udara Jakarta,” katanya.
Dengan demikian, dia pun mengimbau kepada sejumlah kepala daerah basis industri di sekitar Jakarta –seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang– untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan memperbaiki tata ruang kotanya.
(mfd/dhf)
