Bloomberg Technoz, Jakarta - Menko Polhukam Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud MD dalam pembukaan pertemuan Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) menyinggung soal ASEAN yang kini masih menghadapi krisis di Myanmar. Tak adanya progres signifikan atas kondisi Myanmar pascakudeta dan dikuasai junta itu menurutnya telah menyisakan tanda buruk bagi ASEAN.

"Upaya kita dalam mengimplementasikan cetak biru APSC 2025 kini dibayangi dengan tak adanya progres berarti dalam penyelesaian di Myanmar," kata Mahfud MD dalam forum APSC sebagai rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Diketahui hingga saat ini Myanmar masih jadi momok bagi ASEAN lantaran kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi dan minimnya akses pihak luar untuk memantau perkembangan Myanmar pascakudeta. Pemerintahan junta sendiri sudah diberi sanksi oleh ASEAN yakni hanya bisa mengirim delegasi hingga level senior official meeting (SOM) tidak untuk level menteri hingga kepala negara ASEAN. Hal ini dilakukan karena pemerintah Myanmar yang tak juga kooperatif dengan ASEAN. Diketahui perhimpunan negara Asia Tenggara meminta Myanmar menerapkan 5 Poin Konsensus penyelesaian konflik dan krisis politik di negara itu tetapi belum terealiasasi.

Selain Myanmar kata Mahfud, secara eksternal, tekanan geopolitik juga sedang terjadi. Rivalitas antarnegara bahkan bisa memicu konflik.

"Dampak buruk bagi kemanusiaan dan juga sosial ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina juga harus menjadi peringatan bagi kita," lanjut dia.