Srettha terpilih sebagai PM pekan lalu, mengakhiri kebuntuan politik selama berbulan-bulan yang menyebabkan sebagian kebijakan terhenti dan investor asing keluar dari saham dan obligasi Thailand. Partainya, Pheu Thai, memimpin koalisi dengan 11 anggota, memaksanya untuk membagi-bagikan posisi penting dalam kabinet di antara kelompok-kelompok tersebut.
Menteri Energi dan Industri berasal dari Partai United Thai Nation yang terkait dengan militer, sementara Pheu Thai mempertahankan portofolio perdagangan dan urusan luar negeri. Anutin Charnvirakul, yang memimpin Bhumjaithai, partai terbesar kedua dalam koalisi, akan memimpin Kementerian Dalam Negeri. Dia, bersama dengan Parnpree Bahiddha-Nukara sebagai Menteri Luar Negeri, juga akan menjadi wakil perdana menteri.
Srettha mengatakan pada wartawan, kabinet baru ini akan dilantik oleh raja pada tanggal 5 September pukul 17.00 waktu setempat. Dia mengatakan akan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada parlemen pada tanggal 8 atau 11 September, dan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai PM akan dilakukan pada 18 September ke PBB.
Tugas-tugas langsung Srettha termasuk penyelesaian anggaran negara untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memotong harga energi dan tarif kereta api kota serta menangguhkan sementara pembayaran utang oleh para petani. Hal ini sebagai bagian dari serangkaian langkah untuk meringankan biaya hidup dan meningkatkan investasi dalam ekonomi senilai US$500 miliar (Rp7 ribu triliun).
"Semua pihak dan semua menteri menyadari seberapa mendesaknya menyelesaikan masalah negara ini," kata Srettha pada hari Sabtu. "Ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Kami bekerja setiap hari untuk mengatasinya semua."
Pemerintahannya juga harus seimbang dalam memacu pertumbuhan tanpa memicu inflasi. Ekonomi Thailand tumbuh 1,8% pada kuartal kedua, salah satu yang terlambat di Asia Tenggara.
Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, mengatakan bulan lalu bahwa pemerintah baru harus mengejar konsolidasi fiskal seiring dengan kebijakan moneter. Di mana kenaikan suku bunga sebesar 175 basis poin telah membantu menurunkan inflasi dari level tertinggi dalam 14 tahun.
(bbn)
