“Bayangkan ada enggak KPR 10 tahun suku bunganya 5%, tapi 20 tahun. Jadi ini ada keberpihakan, negara hadir untuk masyarakat supaya memiliki rumah layak huni,” kata Deddy dalam media briefing di kantor DJKN, Kamis (31/8/2023).
Namun, kata Deddy, angka backlog di Indonesia masih tinggi karena pasokan lahan yang tidak bertambah, kecuali dengan cara reklamasi. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) mengenai backlog hunian pada tahun 2022, angkanya mencapai 12,71 juta.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Martin Daniel Siyaranamual mengatakan, salah satu yang menjadi sumber backlog adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Permintaan pembiayaan rumah dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah, tumbuh, tetapi produk yang ada belum dapat menjangkaunya,” ucapnya.
Menurut Martin, ketidakpastian kondisi ekonomi membuat masyarakat sulit menentukan keputusan membeli rumah. Untuk itu, SMF mendorong pembiayaan rumah ke pasar lain yakni pekerja dengan kondisi perekonomian menengah.
“Segmen untuk rumah kecil dan menengah adalah segmen terbaik yang dapat dikejar saat ini. Mereka yang berpendapatan rendah tapi bukan miskin atau ultra miskin. Itu yang jadi target pasar potensial dan bisa dioptimalkan lebih lanjut,” ujarnya.
Selanjutnya Martin mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai Rp108,5 triliun. Dana yang diambil dari APBN ini terakumulasi sejak tahun 2010 dan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sepanjang 2010 hingga Juli 2023 tercatat program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit dan tersebar di seluruh Indonesia. Khusus tahun ini, realisasi penyaluran baru mencapai 120.169 unit, dengan target hingga Desember 2023 sebanyak 220.000 unit.
Sedangkan pada tahun depan pemerintah telah menganggarkan dana Rp1,89 triliun untuk program KPR FLPP bagi MBR, dengan target penyaluran mencapai 166.000 unit. Dana ini merupakan alokasi tambahan investasi kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Dari data yang dihimpun, selama ini penerima manfaat program FLPP masih didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77%, diikuti ASN 9%, Wiraswasta 7%, TNI/Polri 4%, dan sisanya 3% dari sektor lainnya.
Sepanjang tahun ini pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,48 triliun dan PMN kepada SMF Rp1,53 triliun. PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang guna meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR sehingga beban APBN berkurang.
(mfd/wep)
