Seiring dengan itu, Bahlil mengatakan, setiap perusahaan yang masuk dan berinvestasi untuk program hilirisasi memang diwajibkan untuk melakukan kolaborasi dengan pengusaha daerah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Investasi/ Kepala BKPM No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
“Permen ini sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Saya tau bahwa ada yang dapat (manfaat) dari kolaborasi, tapi ada juga yang belum. Untuk perjuangkan Permen ini tidak gampang, berjibaku sendiri di kabinet,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung program hilirisasi Indonesia yang ditolak oleh beberapa negara maju, salah satunya Uni Eropa. Seperti diketahui, Indonesia telah dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa tentang larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada Oktober 2022 lalu.
Padahal, program hilirisasi tersebut mampu mendongkrak nilai ekspor nikel Indonesia menjadi USD33 miliar pada 2022 dari USD3,3 miliar pada 2020.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan mundur melawan Uni Eropa, apalagi dirinya mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk melawan.
“Kita dibawa ke WTO (dan) kita kalah di WTO. Tapi saya lapor ke presiden, kita kalah dengan WTO saya minta arahan. Apa yang dia katakan? ‘Saya perintahkan ke kalian, untuk lawan itu di WTO agar tak boleh negara satu mana pun mengintervensi negara kita’,” tutupnya.
(ain)
