Cliff Venzon - Bloomberg News

Bloomberg, Filipina tidak mengakui peta standar terbaru Beijing yang menunjukkan klaim yang lebih luas di Laut China Selatan. Sebelumnya, India dan Malaysia juga telah melayangkan protesnya.

"Upaya terbaru untuk melegitimasi klaim kedaulatan dan yuridiksi China atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar hukum internasional. Khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982," kata Departemen Luar Negeri Filipina dalam pernyataan pada Kamis (31/8/2023).

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023

Penolakan Filipina ini menyusul langkah serupa yang diambil oleh Malaysia pada Rabu (30/8/2023). Malaysia menolak untuk mengakui klaim sepihak China, termasuk atas perairan di Sabah dan Sarawak. India juga mengajukan protes diplomatik kepada Beijing terkait peta yang menunjukan China mengklaim wilayah India di Himalaya.