Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pekerjaan dan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaporkan terdapat 8.790 hektare lahan di 33 ruas jalan tol yang diketahui belum bersertifikat. 

Basuki mengakui terdapat keterlambatan dalam sertifikasi tol, namun jalan tol tersebut dipastikan sudah menjadi milik negara.

"Kan biasanya mau cepat terus terlambat sertifikasinya. Tapi kan barangnya enggak hilang. Sudah dipagar kan, barangnya masih di situ. Tinggal administrasinya kita sertifikatkan," ujar Basuki usai raker dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (30/8/2023). 

Adapun sertifikasi memang tidak langsung didapatkan ketika pemerintah telah selesai membangun tol karena terdapat proses administrasi yang harus ditempuh. Prosesnya pun dinilai lama karena sering terjadi komplain. Basuki menegaskan, tanah tol sudah termasuk milik negara karena sudah dibangun.

“Prosesnya (bikin lama), ada yang komplen, pernak perniknya banyak, itu kalau sudah dibangun, insyaallah sudah tidak bermasalah,” jelasnya.