Beberapa negara telah membangun kesepakatan bersama mengenai praktik pengumpulan data secara otomatis, yang secara masif berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Nezar menyatakan bahwa beberapa negara telah melakukan Joint Statement, lewat otoritas pelindungan data pribadi.
“Kedua belas otoritas tersebut mengingatkan kepada penyedia layanan seperti penyedia media sosial untuk melindungi informasi personal pengguna yang tersedia di platformnya, dari kegiatan scraping yang melanggar hukum," jelas dia.
Ke depan Kemenkominfo segera menyusun Surat Edaran Pedoman Etika Artificial Intelligence dengan tujuan untuk menghadirkan pemanfaatan AI beretika dan menghormati aturan yang ada.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa perumusan turunan UU pelindungan data pribadi akan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian payung hukum bisa menjadi komprehensif serta mendorong inovasi yang beretika dan bertanggung jawab serta peningkatan standar pemrosesan data pribadi sektor publik dan privat.
“Penyusunan yang telah dilaksanakan sejak awal Januari ini merupakan mandat UU PDP. Pelaksanaannya selama ini melibatkan beragam pakar dan akademisi sebelum draf yang ada disiapkan uji publik,” tegas dia. Terdapat sejumlah penyelenggaraan termasuk Forum Nasional Pelindungan Data Pribadi Tahun 2023.
Budi Arie menyatakan uji publik dapat membawa masukan yang konstruktif dalam hal RPP. "Saya berharap antusiasme yang saudara-saudara sampaikan dalam forum ini, juga dapat terekam dalam masukan konstruktif selama pelaksanaan konsultasi publik RPP UU PDP,” jelas Budi Arie.
Mengutip data International Association of Privacy Professional di tahun 2023, Budi Arie menyatakan 68% konsumen global mengkhawatirkan pelindungan data mereka. Sekitar 85% konsumen bahkan menginginkan transparansi kebijakan pengunaan data pribadi konsumen dari penyedia layanan.
“Hal ini tentu menunjukan konsumen sebagai subyek data pribadi semakin sadar betapa pentingnya pelindungan privasi dan data pribadi. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat tingginya jumlah kebocoran data yang terjadi serta biaya penanganannya,” pungkas dia.
(wep)
