Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR. Rapat tersebut membahas soal akuntabilitas dan kinerja anggaran 2022.

"Komisi XI DPR mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN 2022 dan WTP yang ke-12 secara berturut-turut," kata Kahar Muzakir, Ketua Komisi XI, dalam rapat di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Namun, Kahar menambahkan Komisi XI DPR memberikan sejumlah catatan. Pertama adalah Menteri Keuangan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2022 serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR.

Kedua, Menteri Keuangan meningkatkan kinerja Kemenkeu yang ditunjukkan dengan menuntaskan berbagai hambatan dan permasalahan untuk mencapai kinerja pada hal-hal sebagai berikut:

• Tingkat pertumbuhan ekonomi.
• Indeks efektivitas kebijakan fiskal
• Persentase realisasi penerimaan negara
• Indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik.
• Indeks kualitas belanja pemerintah
• Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara.

Ketiga, Menkeu sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara akan terus memperkuat dan mempertajam kualitas belanja K/L pada APBN tahun anggaran selanjutnya, yang ditunjukkan dengan melanja yang semakin produktif, menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian, dan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator yang terukur.